Senja Pali

  Bersama Menteri Nusron Kunjungi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Bahu-membahu Tuntaskan Masalah Pertanahan Kendari – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra, menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025), ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan DPR RI untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini menghambat pembangunan daerah. “Hari ini saya sangat senang karena kita bisa berkumpul bersama, bahu-membahu menyelesaikan masalah pertanahan di Sulawesi Tenggara. Seperti yang selalu dipesankan oleh Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas, tanpa melihat partai, agama, atau suku, demi rakyat,” ujar Bahtra dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang Bersama Pem...

  Capai 78,55%, Menteri Nusron Dorong Percepatan Sertipikasi dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sulawesi Tenggara Kendari – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sertipikasi bidang tanah di provinsi tersebut telah mencapai 78,55%. Angka ini menunjukkan, ada 1,4 juta bidang tanah di Sulawesi Tenggara yang saat ini telah bersertipikat, dari jumlah sekitar 1,8 juta bidang tanah. “Masih ada sekitar 21,45% bidang yang belum bersertipikat di Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan adanya gap yang perlu kita cari penyebabnya. Bisa jadi karena masyarakat belum mampu membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red),” kata Menteri Nusron dalam Rakor Pertanahan dan Penataan Ruang bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Ruang Pola Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025)...

  Menteri Nusron Minta Jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Percepat Validasi Data Pertanahan dan Tingkatkan Kualitas Layanan Kendari - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk percepat proses validasi data pertanahan. Validasi data bisa membantu menyelesaikan masalah pertanahan, mengurangi risiko terjadinya konflik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. "Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan,” tegas Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025). Percepatan yang dilakukan juga perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan. Menteri Nusron menyebut, 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan, yang mana bers...

  Menteri Nusron Rencanakan Rakor dengan Pemda Sulawesi Tenggara untuk Bahas Kinerja Pertanahan dan Tata Ruang Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (28/05/2025). Ia akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian isu pertanahan, penataan ruang, serta sertipikasi tanah keagamaan di Sulawesi Tenggara. "Semoga masih sesuai rencana. Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 di Indonesia dan provinsi kedua di Sulawesi yang dikunjungi Pak Menteri Nusron untuk memberikan pengarahan di hadapan kepala daerah. Dalam forum ini, Pak Menteri akan menyerahkan sertipikat tanah milik Pemda, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab mengenai isu-isu strategis di daerah Sulawesi Tenggara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol...

  Memasuki Akhir Q2, Menteri Nusron Imbau Jajaran Reviu Capaian dan Penuntasan Target Kerja Jakarta - Menjelang akhir Kuartal II (Q2), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran untuk segera melakukan reviu masing-masing pencapaian program kerja, di tingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) hingga di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/05/2025). “Untuk menjadi perhatian dalam kegiatan ini, laporan menjelang akhir Q2 karena pada bulan depan kita sudah memasuki bulan Juni. Kita cek dan review masing-masing Ditjen dan Kanwil yang menjadi capaian pada Q2 sudah sampai mana. Kalau belum nanti bisa dilakukan proses percepatan,” ujar Menteri Nusron. Dalam Rapim ini juga dibahas terkait program penyusunan peraturan yang bersifat Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP...

  Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Tenggara Ikut Berkolaborasi Atasi Tantangan dalam Wujudkan Administrasi Pertanahan Modern Kendari - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Rabu (28/05/2025), mengajak kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk berkolaborasi mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern dan inklusif. Sistem tersebut terdiri dari empat klaster utama, yaitu land tenure, land value, land use, serta land development. Dalam implementasinya, tantangan akan mengemuka dan hal tersebut bisa diatasi dengan lebih baik jika seluruh pihak ikut terlibat, termasuk pemerintah daerah (Pemda). “Ini tidak bisa kita lakukan tanpa kita kolaborasi. Dengan siapa? Dengan Pemda, dengan kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati dan wali kota,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang Bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, di Ruang Pola Bahteramas Kantor Gubern...

  Dorong Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Menteri Nusron Beri Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (26/05/2025). Bertempat di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini jadi momen bagi Menteri Nusron mendorong seluruh pegawai agar fokus menuntaskan persoalan pertanahan di masing-masing satuan kerja selama masa tugasnya. “Seperti istilah Litis Finiri Oportet, segala persoalan harus ada akhirnya. Ini prinsipnya semua masalah harus selesai, saat presidennya Pak Prabowo, saat kepala kanwilnya adalah Pak Asep, saat kepala bidang dan kepala seksinya adalah Bapak/Ibu sekalian. Jadi masalah itu jangan diundur-undur, harus selesai, ini masalah mental model yang perlu diubah,” imbau Menteri Nusron. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 4.825.146 hektare dengan Areal P...

  Kuliah Pakar UNUSA, Menteri Nusron Paparkan Peran Strategis Mahasiswa dalam Perubahan Pertanahan dan Tata Ruang Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi pembicara utama dalam Kuliah Pakar, yang digelar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Senin (26/05/2025). Ia memaparkan pentingnya peran mahasiswa sebagai kekuatan intelektual dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial, serta dalam mendorong perubahan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang. “Kekuatan politik dan kekuatan intelektual adalah kunci untuk mengubah keadaan ini. Dulu, negara memberikan konsesi tanah kepada pengusaha, dengan harapan tanah tersebut dapat diberdayakan secara optimal dan menciptakan efek berganda yang mendorong pemerataan pembangunan, serta distribusi pendapatan. Namun, hasilnya belum optimal dan perlu dikoreksi. Nah, apakah mahasiswa punya peran untuk mengoreksi? Punya, karena mahasiswa adalah bagian dari kekuatan int...

  Dorong Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Menteri Nusron Beri Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (26/05/2025). Bertempat di Aula Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini jadi momen bagi Menteri Nusron mendorong seluruh pegawai agar fokus menuntaskan persoalan pertanahan di masing-masing satuan kerja selama masa tugasnya. “Seperti istilah Litis Finiri Oportet, segala persoalan harus ada akhirnya. Ini prinsipnya semua masalah harus selesai, saat presidennya Pak Prabowo, saat kepala kanwilnya adalah Pak Asep, saat kepala bidang dan kepala seksinya adalah Bapak/Ibu sekalian. Jadi masalah itu jangan diundur-undur, harus selesai, ini masalah mental model yang perlu diubah,” imbau Menteri Nusron. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 4.825.146 hektare dengan Areal P...

  Wamen Ossy Jadi Pembicara di LEMHANNAS RI: Tanah dan Tata Ruang Pilar Ketahanan Nasional Jakarta - Pertanahan dan tata ruang memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan dan keamanan negara. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025, yang digelar di AONE Hotel, Jakarta, Jumat (23/05/2025). “Tanah juga berperan dalam menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial. Ketika tata ruang direncanakan dengan baik, dengan adil, kita tidak hanya menciptakan efisiensi pembangunan, kita juga sedang membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional,” ujar Wamen Ossy di hadapan peserta kegiatan. Menurut Wamen Ossy, pembahasan soal ketahanan nasional kerap terfokus pada kekuatan militer. Padahal, aspek pertanahan dan tata ruang memiliki bobot strategis yan...

  Gelar Pelatihan Strategi Komunikasi, Kementerian ATR/BPN Siapkan ASN untuk Hadapi Tantangan Era Digital Cikeas - Di tengah dinamika era digital yang semakin kompleks, strategi komunikasi menjadi hal penting dalam mendukung jalannya program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk membekali aparatur sipil negara (ASN) bidang kehumasan menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan Pelatihan Strategi Komunikasi di Lingkungan ASN Kementerian ATR/BPN pada Rabu-Kamis, 21-22 Mei 2025. “Orang Humas perlu di setiap kesulitan datang, dia melihat kesempatan. Pertajam pemahaman kita akan orang lain, kita harus mengerti materi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian, demonstrate respect. Lalu, pilih mana yang paling berimplikasi bagi masyarakat, problem solving. Untuk bisa menjalankan tiga hal itu, perlu improves public relations skills,” tegas Harison Mocodompis saat menyampaikan materi usai pembukaan pelatihan ...

  Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Ingin Bangun Kepercayaan Publik dengan Strategi Komunikasi Cikeas - Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki pengaruh dalam membangun kepercayaan publik kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa selain kerja teknis di bidang pertanahan dan tata ruang, tugas Humas adalah menyusun strategi komunikasi yang mampu menerjemahkan program kementerian ke dalam narasi yang bisa dipahami publik. “Perbedaan bahasa, kultur, harus kita terjemahkan di strategi komunikasi. Supaya apa yang ingin kita sampaikan sama dengan yang diterima publik. Supaya dipahami. Kalau paham, bisa melaksanakan dan karena melaksanakan maka bisa memperoleh manfaat. ATR/BPN ini gagah ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu banyak program yang layak diceritakan,” ungkap Harison Mocodompis saat menyampaikan materi dalam Pelatihan Strategi Komunikasi di Lingkungan ...

  Sosialisasi di Payakumbuh, Wamen Ossy Sebut Pendaftaran Tanah Ulayat sebagai Bentuk Penghormatan Negara terhadap Adat dan Tradisi Payakumbuh – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyosialisasikan program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/05/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan sekadar upaya administrasi, melainkan wujud nyata penghormatan negara terhadap nilai-nilai adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. “Pendaftaran tanah ulayat adalah pengakuan bahwa tanah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal identitas, sejarah, dan kearifan lokal. Ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap masyarakat adat, terhadap niniak mamak, terhadap warisan yang telah dijaga turun-temurun,” ujar Ossy Dermawan pada kegiatan yang berlangsung di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/05/2025). Menurut Wamen...