-


 

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

    ​Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan mendaftarkan tanah yang belum pernah terdaftar sebelumnya.Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan menjamin hak atas tanah.

Persyaratan

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
  2. Surat kuasa apabila dikuasakan
  3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
  4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
  5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
  6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
    Penyelesaian

Penyelesaian

± 98 hari kerja

Tarif
Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon​

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

-
Image
  Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kanwil BPN Sumsel Hallo #SobATRBPN Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional secara serentak oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Bapak Ossy Dermawan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting. ​ Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengangkatan ini didasarkan pada kebutuhan organisasi yang mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pola karier. ​ Saya ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. ​ Humas Kanwil BPN Sumsel : ​ Twitter: @kanwilbpnsumsel ​ Facebook: @kanwilbpnsumsel ​ instagram: @atr_bpnsumsel ​ Youtube: @kanwil BPN Sumsel ​ #atrbpnsumsel ​ #atrbpnkinilebihbaik ​ #atrbpnmajudanmodern ​ #MelayaniProfesionalTerpercaya
Read more
-
Image
  Apresiasi Kementerian ATR/BPN, Menko AHY: Tanpa Kepastian Tanah Tak Akan Ada Pembangunan Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena komitmennya memberikan kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia, termasuk bagi masyarakat transmigran. “Saya punya keyakinan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting. Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun. Bahkan investasi pun tidak akan datang,” ujar Menko AHY dalam acara penyerahan 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran asal Kabupaten Sukabumi, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/06/2025). Menurut Menko AHY, dampak dari berbagai program Kementerian ATR/BPN sudah dirasakan mas...
Read more