-

 



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertipikat tanah wakaf kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025). Di momen ini, Menteri Nusron mengajak seluruh unsur organisasi masyarakat keagamaan dan lembaga lain untuk turut aktif dalam program legalisasi aset.

“Saya mohon kepada Bapak/Ibu dari Muhammadiyah, dari NU, untuk ikut menyosialisasikan dan mengajukan sertipikasi aset-aset keagamaan yang dimiliki. Dengan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik, itu menjadi solusi (nilai tambah),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

-
Image
  Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kanwil BPN Sumsel Hallo #SobATRBPN Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional secara serentak oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Bapak Ossy Dermawan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting. ​ Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengangkatan ini didasarkan pada kebutuhan organisasi yang mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pola karier. ​ Saya ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. ​ Humas Kanwil BPN Sumsel : ​ Twitter: @kanwilbpnsumsel ​ Facebook: @kanwilbpnsumsel ​ instagram: @atr_bpnsumsel ​ Youtube: @kanwil BPN Sumsel ​ #atrbpnsumsel ​ #atrbpnkinilebihbaik ​ #atrbpnmajudanmodern ​ #MelayaniProfesionalTerpercaya
Read more
-
Image
  Apresiasi Kementerian ATR/BPN, Menko AHY: Tanpa Kepastian Tanah Tak Akan Ada Pembangunan Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena komitmennya memberikan kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia, termasuk bagi masyarakat transmigran. “Saya punya keyakinan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting. Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun. Bahkan investasi pun tidak akan datang,” ujar Menko AHY dalam acara penyerahan 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran asal Kabupaten Sukabumi, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/06/2025). Menurut Menko AHY, dampak dari berbagai program Kementerian ATR/BPN sudah dirasakan mas...
Read more