Senja Pali

  Refleksi 65 Tahun UUPA, Percepatan Layanan Jadi Pekerjaan Utama Kementerian ATR/BPN Jakarta - 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jadi momentum refleksi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para pemimpin Kementerian ATR/BPN lintas periode menegaskan satu pesan inti, yaitu pelayanan pertanahan harus semakin cepat, responsif, dan dekat dengan rakyat. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa percepatan pelayanan adalah kunci menghadirkan negara di tengah masyarakat. “Tugas kita bersama untuk mencari cara bagaimana mempercepat pelayanan. Jargon kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat jangan dipakai lagi. Harus kita hilangkan. Harusnya, kalau bisa dipercepat kenapa harus lambat," tegas Menteri Nusron pada pertemuan yang diadakan dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/2025). Menurut Menteri Nusron, pekerjaan Kementerian ATR/BPN akan semakin ban...

  Layanan Pertanahan Berikan Dampak Nyata terhadap Penambahan Nilai Ekonomi di Indonesia Jakarta - Kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kontribusi tersebut terlihat dari penerimaan negara melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan. “Sampai tahun 2024 total nilainya sudah mencapai Rp576 triliun dan tahun ini diperkirakan akan naik lebih dari itu. Karena itu diharapkan, dampaknya dapat dirasakan langsung di masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/09/2025). Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan arti penting kepastian hukum atas tanah yang berdampak langsung pada kesejahteraan...

  Pembangunan Harus Berkeadilan, Menteri Nusron: Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada investasi. Pembangunan, haruslah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Jakarta, Rabu (24/09/2025). “Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada para petani, nelayan, para pelaku usaha mikro, masyarakat adat, yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Menteri Nusron. Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, namun juga mencakup penguatan akses masyarakat terhadap p...

  Menteri Nusron Sampaikan Progres Pendaftaran Tanah dan Penataan Ruang dalam Momen Peringatan HANTARU 2025 Jakarta - Pada 65 Tahun peringatan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menjamin pengelolaan tanah dan ruang bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, Rabu (24/09/2025). “Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya. Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang dengan capaian sertipikasi tanah sebanyak 96,9 juta bidang tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Sejalan dengan pendaftaran dan sertipikasi yang jadi jaminan kepastian hukum atas tanah di In...

            Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 Peringatan ke-65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Mari bersama wujudkan tujuan UUPA untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita".

       Rabu, 24 September 2025 Segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan Upacara memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2025, di Halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bapak H. Dedi Wahyudi, S.SiT., M.Si. bertindak langsung sebagai inspektur upacara dan memimpin jalannya kegiatan dengan khidmat diikuti oleh seluruh karyawan/ti Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat, Peringatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan ruang yang berkeadilan serta mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

       Hari ini, Selasa 23 September 2025 Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bapak Johannes Marulitua, S.E. didampingi Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Nova Riska Arianti, S.Kom. mengikuti Rapat Pendahuluan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Tahun 2025-2029 yang diselenggarai oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional secara daring. Menindaklanjuti terbitnya Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Nomor B-906/D.2/PP.03.02/09/2025 Tanggal 17 September 2025.

  Upacara Peringatan HANTARU 2025, Menteri Nusron Realisasikan Asta Cita dengan Menjaga Tanah dan Menata Ruang Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/2025). Dengan mengusung tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, upacara berlangsung khidmat dan penuh makna bagi jajaran Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan masyarakat. “Kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna bila benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Inilah cara kita mewujudkan Asta Cita, dengan memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya bisa dirasakan rakyat hari ini dan di masa mendatang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang dalam Upacara Peringatan HANTARU 2025 bertindak sebagai inspektur upacara. Ia juga menilik perjalanan Kementerian ATR/BPN sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ...

                                PENGUMUMAN Sehubungan dengan adanya kegiatan Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Maka Pelayanan Pertanahan dibuka pada : 🗓Rabu, 24 September 2025 ⏰10.00 Wib Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terima kasih.

       Talang Ubi - Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan Apel Pagi pada Selasa, 23 September 2025. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak H. Dedi Wahyudi, S.SiT., M.Si. bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya pertama-tama Beliau menyampaikan khususnya dalam Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025 diharapkan seluruh karyawan/ti agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dilaksanakan besok tanggal 24 September 2025 di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya Beliau menyampaikan terkait Program Prioritas Nasional PTSL agar segera menyelesaikan target yang telah ditentukan dan untuk kegiatan layanan prioritas diharapkan untuk menyelesaikan tunggakan dan berikan yang terbaik untuk masyarakat. Beliau juga sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas kinerjanya ...

  Reforma Agraria Hidupkan Potensi Desa Bandung, dari Semak Belukar Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat Pandeglang - Di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, terdapat kampung yang dijuluki sebagai salah satu Kampung Reforma Agraria terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Predikat dari Kementerian Dalam Negeri itu diberikan bukan tanpa alasan. Di desa ini, Reforma Agraria tak hanya menghadirkan sertipikat tanah, tapi juga membuka jalan menuju kebangkitan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. “Dari tanah yang tadinya semak belukar, tanah yang biasa-biasa saja, dengan adanya tanah yang bersertipikat dapat dikerjasamakan. Sehingga, tanah-tanah milik perorangan, dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dapat dijadikan satu objek, yaitu Objek Desa Wisata Bukit Sinyonya,” terang Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadiharja, saat ditemui di Objek Desa Wisata Bukit Sinyonya, Senin (22/09/2025). Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, potensi desa berhasil menjelm...

  Kolaborasi dengan IPPAT Jadi Kunci Transformasi Layanan Pertanahan, Wamen Ossy Pastikan Adanya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepastian Hukum Surabaya - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia. Ia menyatakan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Timur IPPAT, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Senin (22/09/2025). “Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PPAT ini jadi kunci dan hal penting agar bisa mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia. Untuk itu, kita harus pastikan ada tiga kata kuncinya, yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, dan yang ketiga adalah kepastian hukum,” ujar Ossy Dermawan dalam sambutannya. Jika ketiga prinsip tersebut dijalanka...

  Percepat Perizinan Berusaha, Menteri Nusron Usulkan Akselerasi Digitalisasi 300 RDTR di 2026 Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, mengusulkan akselerasi digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat perizinan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Misal (300 RDTR, red) terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025). Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki target 2.000 RDTR terintegrasi OSS seluruh Indonesia se...

  Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN Jadi Motor Penggerak dalam Memberikan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat TTS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, yang berlangsung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (18/09/2025). Melalui kegiatan ini, pemerintah senantiasa memastikan pengelolaan pertanahan dan tata ruang utamanya bagi masyarakat hukum adat, menjadi berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). "Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang mengurus tanah dan ruang harus menjadi motor penggerak dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Deni Santo menjelaskan, kegiatan serupa juga dilaksa...

            Hari ini, Jum'at 19 September 2025 Bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pemusnahan Arsip yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Johannes Marulitua, S.E. selaku Ketua Panitia Penilai Penyusutan Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Rapat ini merupakan tahapan untuk melakukan penilaian oleh panitia penilai arsip sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Berdasarkan penilaian dari perhitungan kembali terhadap arsip usul musnah dari unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat jenis Roya berjumlah 241 eksemplar yang dimuat dalam Daftar Arsip Usul Musnah. Melalui rapat ini, diharapkan proses pemusnahan arsip dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, serta memastikan bahwa arsip yang dimusnahkan tidak lagi memiliki nilai guna administrasi, hukum...

  Pendaftaran Tanah Ulayat Wujudkan Arahan Presiden Prabowo dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Manggarai - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmennya dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui pendaftaran dan pengadministrasian Tanah Ulayat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. “Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian terhadap pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan menjadi prioritas. Termasuk di dalamnya tanah ulayat. Kehadiran kami juga menjadi bukti bahwa negara hadir, mengakui, sekaligus berkomitmen untuk melindungi tanah ulayat masyarakat adat,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng dalam sambutannya pada Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat di Kabupaten Mangga...

  Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak Sumba Timur – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan pendaftaran tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat hukum adat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang berlangsung di Desa Tandula Jangga, Kabupaten Sumba Timur, pada Kamis (18/09/2025). Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa manfaat sertipikasi tanah ulayat tidak terbatas bagi masyarakat hukum adat saja. “Kalau tanah ulayat sudah bersertipikat, kecil kemungkinan terjadi sengketa. Artinya tugas polisi, kejaksaan, maupun pengadilan juga akan berkurang. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat adat, tetapi juga untuk semua pihak,” ujar Rezka Oktoberia. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, serta perwakilan...