Posts

Showing posts from January, 2025
Image
  Peralihan Hak Lelang      Peralihan hak lelang adalah proses pemindahan status kepemilikan suatu benda kepada pemenang lelang.Peralihan hak lelang merupakan bagian dari transaksi properti yang melibatkan proses hukum. Peralihan hak lelang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertifikat Asli Risalah Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Putusan peng...
Image
  Peralihan Hak Tukar Menukar      Peralihan hak tukar menukar adalah proses perpindahan hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tukar menukar. Peralihan hak tukar menukar merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah.Peralihan hak ini berlaku untuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Persyaratan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertifikat Asli Akta tukar menukar dari PPAT Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari...
Image
  Peralihan Hak Pewarisan ​      Peralihan hak waris adalah proses perpindahan hak atas tanah dari pemiliknya kepada ahli warisnya setelah pemiliknya meninggal dunia.Peralihan hak waris merupakan perbuatan hukum yang terjadi secara otomatis . Persyaratan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sertifikat Asli Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan Akte Wasiat Notariel Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) Penyelesaian ± 5 hari kerja Tarif...
Image
Peralihan Hak Jual Beli      Peralihan hak jual beli adalah proses perubahan data kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain setelah terjadi jual beli.Peralihan hak jual beli juga dikenal sebagai balik nama. Peralihan hak jual beli harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). ​Persyaratan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum Sertifikat Asli Akta jual beli dari PPAT Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah...
Image
  PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI      ​ Pendaftaran tanah pertama kali  adalah kegiatan mendaftarkan tanah yang belum pernah terdaftar sebelumnya.Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan menjamin hak atas tanah. Persyaratan Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup Surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan Penyelesaian Penyelesaian ± 98 hari kerja Tarif Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon​
Image
  SELAMAT MEMPERINGATI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW      K epala Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bapak Yohanes Rustanto, S.S.T., M.Eng. beserta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan selamat memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad ﷺ. Dalam momentum ini, mari kita membumikan keteladanannya ke seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ​ Isra Miraj adalah perjalanan yang menyentuh hati, membawa pesan cinta dari langit yang abadi
Image
  SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2576 KONGZILI      Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Bapak Yohanes Rustanto, S.S.T., M.Eng. beserta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan Selamat Merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Dalam momentum ini, mari jadikan sebagai sarana untuk mempererat toleransi antar umat beragama mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Semoga Tahun Ular Kayu membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua 🙏🏻 ​ Gong Xi Fa Cai 🧧
Image
  Informasi dan Pengaduan      Saat melaksanakan suatu kegiatan, seringkali terjadi kendala dan masalah dalam prosesnya, sehingga akan mengganggu kegiatan tersebut agar dapat menghasilkan produk yang diharapkan.  Kendala dan masalah tersebut juga terjadi dalam Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, agar dapat segera mengatasi dan mendengarkan apresiasi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menyediakan sebuah wadah yang dapat memberikan Informasi dan menampung Pengaduan yang dibutuhkan oleh masyarakat, diantaranya dengan menghubungi langsung media sosial yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seperti  Instagram ,  Facebook ,  X ,  Youtube ,  TikTok ,  kalian dapat menghubungi Whatsapp langsung Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pen...
Image
Pemantapan dan Mitigasi Resiko Pelaksanaan PSN Tahun 2025      Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghadiri Rapat Pemantapan dan Mitigasi Resiko Pelaksanaan Program Strategis Nasional Sektor Pertanahan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ​
Image
  Bhumi ATR/BPN, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Mendapat Apresiasi Internasional Jakarta - Belakangan ini, Bhumi ATR/BPN semakin ramai diperbincangkan dan banyak diakses oleh masyarakat. Platform yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, pertama kali direncanakan pada tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada 2012. Bhumi ATR/BPN menawarkan data geospasial yang bisa diakses langsung oleh publik, dan baru-baru ini mendapatkan apresiasi internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali. “Kita ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta yang interaktif, punya alat pencarian lokasi dan informasi geospasial,” terang Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, yang ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (24/01/2025). Menurutnya, Bhumi ATR/BPN merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K...
Image
  100 hari Kabinet Merah Putih Indonesia adalah negara yang besar dan beragam, terdiri dari banyaknya pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan banyaknya suku bangsa dan agama telah memilih Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan membentuk susunan kabinet yang baru bernama "Kabinet Merah Putih". Selama 100 hari kerja telah terlewati semenjak kabinet tersebut dibentuk, simak dan saksikan perjalanan 100 hari kerja bersama Kabinet Merah Putih.
Image
  Kementerian ATR/BPN Tangani Pembatalan Sejumlah Sertipikat Konflik Pagar Laut, Kepala Biro Humas: Hasil Terang Benderang dan Tidak Menyisakan Permasalahan Hukum Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus melakukan proses penyelesaian terkait temuan sejumlah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi polemik pada pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan peninjauan ulang menuju pembatalan bagi sertipikat yang terdeteksi berada di luar garis pantai ini tengah diproses oleh Kementerian ATR/BPN. “Kementerian ATR/BPN saat ini, tengah melakukan (pemeriksaan) baik fisik maupun yuridis. Kita tunggu saja hasilnya semua harus terang benderang, semua harus cepat tapi harus precise juga karena proses pembatalan itu tidak boleh menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari,” jelas Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis pada Talkshow yang bertajuk Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini...
Image
  Kementerian ATR/BPN Respons Pengaduan Masyarakat dalam RDP dan RDPU Komisi II DPR RI Jakarta - Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kamis (23/01/2025). Rapat ini bertujuan untuk merespons pengaduan terkait persoalan pertanahan yang dialami masyarakat. Sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan pertanahan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia (SDM). "Saya berpikir, bahwa sistem dan SDM yang bagus akan menjadi penghalang bagi mafia tanah untuk bermain," terang Asnaedi. Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada seluruh jajaran untuk terus memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada masyarakat, serta diimbangi dengan...
Image
  Kementerian ATR/BPN Terus Lakukan Penelitian Terkait Penerbitan HGB di Pagar Laut Tangerang Jakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis kembali menanggapi polemik terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Tangerang. Tanggapan tersebut ia sampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Rabu (22/01/2025) malam. Karo Humas menjelaskan bahwa proses penelitian terkait penerbitan sertipikat tersebut masih berlanjut baik dari sisi internal maupun eksternal. "Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memverifikasi data dan memastikan tidak ada tumpang tindih peta tematik, khususnya yang berkaitan dengan batas garis pantai," terangnya. Ia menegaskan, bahwa penerbitan HGB bukanlah proses yang cepat dan sembarangan. Proses administrasi pendaftaran tanah, ...
Image
  Percepat Penyelesaian Temuan, Kementerian ATR/BPN Adakan Coaching Clinic Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian temuan yang masuk ke dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Salah satu langkah percepatan yang diambil adalah dengan menggelar Coaching Clinic Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang digelar secara daring dan luring di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/01/2025). Dalam sambutannya, Irjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan bahwa coaching clinic ini bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh bagian terkait mengenai langkah-langkah yang perlu diambil agar temuan-temuan BPK dapat ditindaklanjuti dengan tuntas. "Semoga choaching clinic ini dapat menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar tugas ...
Image
  Buka Pengajian Bulanan di Masjid Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Semoga Bisa Mengisi Ulang Energi Kita di Tengah Kesibukan Kerja Jakarta - Masjid Nuurur Rahman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan pengajian bulanan pada Kamis (23/01/2025). Saat membuka pengajian di masjid yang terletak di lingkungan Kantor Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, berharap pengajian ini dapat menjadi siraman rohani bagi para pegawai kementerian. "Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Semoga kita bisa istiqamah dan mendapatkan keberkahan. Ibaratnya, kita ini sedang mengisi ulang energi spiritual di tengah kesibukan kerja," kata Menteri Nusron. Pengajian dimulai dengan berbuka puasa sunnah setelah azan Maghrib dan dilanjutkan dengan salat berjamaah. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yasin yang dipandu oleh Ustaz Ahmad Ziyad. Selanjutnya, pengajian dilanjutkan dengan pembacaan kitab kumpulan ...
Image
  Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod, Menteri Nusron: Dilakukan dengan Prosedur yang Benar Kabupaten Tangerang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertipikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proses pembatalan ini dilakukan dengan memeriksa tiga hal utama, yaitu dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah. "Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu SHM maupun HGB. Tata caranya dimulai dengan mengecek dokumen yuridis. Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami bisa melihatnya melalui komputer untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum. Namun, karena ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami sudah datang dan melihat kondisi fisiknya," ujar Menteri Nusron kepada awak media usai meninjau kondisi ...
Image
  Jelaskan Status HGB di Perairan Sidoarjo, Menteri Nusron: Sertipikat Legal Berupa Tambak Namun Menjadi Laut Karena Abrasi Jakarta - Selain polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Kabupaten Tangerang, teranyar ditemukan pula HGB di atas permukaan laut Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku terdapat tiga sertipikat yang terbit di desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. “Dulu awalnya itu berupa tambak, ini kemudian saya cocokkan dengan peta  before  dan  after , ternyata (setelahnya) berupa laut,” jelas Menteri Nusron kepada awak media sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu (22/01/2025). Menteri Nusron menjelaskan secara rinci terkait rincian luasan dan masing-masing tahun HGB tersebut dikeluarkan. Adapun ketiga bidang tersebut memiliki total luas 656,85 hektare. "Tiga bidang itu luasnya 285,16 hektare; 219,31 hekt...
Image
  Hasil Penelitian Temukan Sertipikat Berada di Luar Garis Pantai, Kementerian ATR/BPN Akan Lakukan Proses Pembatalan Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sejumlah sertipikat yang berada di luar garis pantai. Terhadap sertipikat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tinjauan ulang untuk pencabutan. "Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertipikat berada di luar garis pantai," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, seusai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/01/2025). Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Nusron telah mengungkapkan terdapat 280 sertipikat ditemukan di kawasan pagar...